BLACKPOST | Depok | Framing (Pembingkaian) menjadi sebuah pembungkus untuk penilaian terhadap Kota Depok sebagai Kota Intoleran. Istilah Framing tersebut dibedah dalam Diskusi yang bertajuk “Depok Kota Intoleran, Benarkah?” Yang digelar DPC PIKI Kota Depok, yang bekerjasama dengan PGI-S Kota Depok dan STT Skriptura, dengan menghadirkan Para Pembicara dari Peneliti Setara Institute di Gereja GGP Bait El, Jalan Puring, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, pada hari Minggu 6 November 2022.
Iif Fitriyari Ihsani, peneliti dari Setara Institute, dan penulis Indeks Kota Toleransi (IKT), menjelaskan pemahaman terhadap mendetail perihal pelabelan Kota Depok sebagai Kota Intoleran. hanyalah sebuah Framing (Pembingkaian). Hal tersebut disampaikannya, untuk menjawab penyalah artian dari berbagai pihak, yang menganggap Kota Depok sebagai Kota Intoleran, sebab pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau penelitian terkait hal tersebut.
“Sebenarnya kami bermaksud memberikan konfirmasi atau klarifikasi terhadap pemahaman yang kurang tepat, sehingga menjadi sebuah issue yang ramai dibicarakan, tapi arahnya menjadi bias. Karena kalau Kami diminta untuk memperbaiki hal tersebut, maka Item-itemnya banyak yang harus diperbaiki, sehingga Kami hadir disini untuk memberikan konfirmasi,” Ungkapnya, pada acara Diskusi tersebut.
Iif menjelaskan, bahwa penelitian IKT, yang menempatkan Kota Depok, pada urutan paling rendah, semata-mata bertujuan agar terciptanya regulasi dari Pemerintah Daerah, yang menunjukan keberpihakan terhadap issue Kerukunan Antar Umat Beragama.
“Sehingga hasil akhir (Gol) yang tercipta, menjadikan Kota Depok menjadi kota yamg semakin bertumbuh, karena Kami juga membuat suatu Indeks Penilaian terhadap Kota Toleran, tidak mengukur dalam pengertian melihat kekurangan, melainkan kami ingin melihat suatu Kota itu berprogres untuk menjaga Toleransi. Ia menjelaskan, toleransi tidak dapat tumbuh begitu saja. Pasalnya, rasa toleran harus dipupuk atau dirawat, sehingga dapat terjaga dengan baik“, Untuk menjaga toleransi, perlu membangun komunikasi lebih intens antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat,” Ujar Iif.
Misalnya, ungkap Iif, Perda Religius dalam RPJMD, yang dibuat Pemkot Depok, memuat formalisasi Agama tertentu, yang selanjutnya diklaim sebagai bagian dari Struktur Pemerintah Daerah. “Kemudian, minimnya kehadiran Pemerintah Daerah dalam kegiatan ke-Agamaan.
“Sebenarnya Kami konfirmasi atau klarifikasi saja, karena issuenya terlalu luas berkembang, tapi arahnya menjadi bias.
Menurut Iif, penelitian IKT yang menempatkan Depok pada urutan paling rendah ditujukan agar terciptanya regulasi dari pemerintah daerah yang menunjukan keberpihakan terhadap issue kerukunan Antar Umat Beragama.
“Tujuannya, untuk Depok semakin bertumbuh.
Karena Kami juga membuat suatu Indeks Penilaian terhadap Kota Toleran itu tidak mengukur dalam pengertian melihat kekurangan, melainkan Kami ingin melihat suatu Kota itu berprogres, untuk menjaga toleransi di masing-masing Kota,” tegasnya.
Dia menjelaskan, toleransi tidak dapat tumbuh begitu saja. Pasalnya, rasa toleran harus dipupuk atau dirawat, sehingga dapat terjaga dengan baik. “Untuk menjaga toleransi, perlu membangun komunikasi lebih intens, antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat,” Ujar Iif.
Iif membeberkan, salah satu alasan Pihaknya menempatkan Kota Depok, menjadi kota paling rendah dalam penelitian IKT, karena Regulasi yang dibuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dianggap kurang tepat.
“Temuan Kami, dari Setara Institute, Aparatur Pemerintah masih belum banyak melakukan progresnya, dan mungkin cenderung terlibat kedalam perilaku yang kurang tepat," sebutnya.
Misalnya, ungkap Iif, Perda Religius dalam RPJMD yang dibuat Pemkot Depok memuat Formalisasi Agama tertentu yang diklaim sebagai bagian dari Struktur Pemerintah, Kemudian minimnya kehadiran Pemerintah Daerah pada kegiatan ke-Agamaan pada perayaan besar keagamaan,” tutup lif.
(LANDO/PNC/BP)
0 Comments