BLACKPOST | Depok | Wakil Wali kota Depok Imam Budi Hartono ancam blacklist perusahaan kontraktor yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, yakni hingga akhir Desember 2022.
“Pastikan harus maksimal pengerjaannya oleh kontraktor, sehingga lebih tepat waktu, kalau tidak bisa tepat waktu, persiapkan dokumen administrasinya mulai sekarang untuk blacklist,” ujarnya, saat dirinya sidak membantu kegiatan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) yang belum maxsimal, Senin (19/12/2022).
Oleh karenanya, untuk memastikan semua pekerjaan pembangunan selesai tepat waktu, pihaknya menginstruksikan semua pihak Dinas PUPR atau Pengguna Anggaran (PA), untuk turun ke lapangan. Dan pastikan, itu lebih maksimal pengerjaannya oleh kontraktor, sehingga bisa tepat waktu.
“Jangan takut untuk melakukan blacklist. Semakin kita takut semakin kita tidak memiliki kesempatan untuk memilih kontraktor yang semakin hari semakin banyak dan bagus,” tegasnya.
Namun demikian, IBH sapaan akrab Wakil Walikota juga berharap, semua pekerjaan dapat dikejar dan dikebut. Sehingga dapat sesuai dengan target yang sudah disepakati.
"Kalau memang alasannya logis, pasti akan diperpanjang. Tetapi, kalau Kontraktornya nakal wajib di blacklis dan tidak akan dipakai lagi untuk tahun depan oleh Pemerintah Kota Depok," pungkasnya.
Sementara, Hersong Hery Prasetiyo, Aktifis Kota Depok meminta kepada Kepala Dinas PUPR sebagai Pengguna Anggaran terbesar.
"Cut Off proyek - proyek yang memang tidak selesai tepat pada waktunya. Jangan dibayarkan, kalau sampai dibayarkan ini adalah indikasi korupsi," ungkap Hersong ketika persiapan menyambut acara Hari Anti Korupsi 9 Desember 2022.
Menurutnya, pihak PUPR dan Pemkot Depok, agar serius untuk tahun 2022 ini menangani proyek - proyek yang masih belum seluruhnya selesai.
"Kasih efek jerah pada mereka, jangan ada lagi proyek yang tidak selesai dan proyek yang dikerjakan asal goblek, hinggah akhirnya merugikan keuangan Negara," tandas Hersong.
(M Sutoyo/BP)
0 Comments