PEMASANGAN SPANDUK DAN BALIHO "PKS" DI SELURUH PELOSOK WILAYAH KOTA DEPOK DINILAI PENCITRAAN DAN "MENCURI" START

BLACKPOST | Depok | Pemasangan Spanduk dan Baliho "PKS" diseluruh pelosok wilayah Kota Depok dinilai merupakan pencitraan dan mencuri start kampanye Pemilu tahun 2024 mendatang.

Menurut pengamatan beberapa tokoh masyarakat, pemasangan Spanduk dan Baliho "PKS" tersebut hanya merupakan pencitraan. Dinilai juga sebagai mencuri start kampanye, padahal Pemilu serentak baru akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang.

PENDAPAT RUDI SAMIN, SE, SH

Pencitraan dan mencari simpati para pemilih tidak murni memperjuangkan rakyat seperti para Mahasiswa dan Mahasiswi yang menyuarakan aspirasi Rakyat tidak ada embel-embel lainnya dan itu yang harus Rakyat dukung karena Mahasiswa dan elemen lainnya seperti buruh dan Ormas kemasyarakatan murni memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Kalau Partai Politik bergerak dan memasang spanduk dan baliho tentang penolakan BBM adalah bagian dari pencitraan Partai dan mencari simpati Rakyat.

Untuk Mahasiswa dan buruh serta Ormas kemasyakatan murni, maka tidak butuh spanduk dan baliho lainnya dipasang di tengah- tengah masyarakat kita... ujar Rudi Samin.

Jika memang PKS peduli dengan Rakyat dan tidak ada unsur politik dan mencari simpati Rakyat buktikan dari hal yg kecil saja, di Kota Depok sudah 3 periode Walikota di pimpin PKS dan periode terakhir sekarang ini untuk Walikota dan Wakil Walikota dari PKS. 

"Buktikan kalau PKS pro rakyat dan menolak BBM naik, tunjukan pro rakyat dengan kasih subsidi BBM sekota Depok. Jangan cuma cuap-cuap saja menolak BBM, pasang sepanduk untuk mendapat perhatian masyarakat Depok. Buat gebrakan di depok BBM tidak naik atau bantu subsidi untuk BBM di Kota Depok", tegasnya. 

PENDAPAT DR. TARDIP PANGGABEAN, S.sos, SH, MH :

"Kenapa setelah harga naik mereka sok pahlawan? Seharusnya PKS beraksi sebelum harga dinaikkan. Disitu mereka aksi demo, setelah naik apa gunanya?

Aksi penolakan itu sama saja sia - sia, tidak mungkin lagi harga turun.  Intinya aksi PKS hanya pencitraan, seolah olah mereka itu pro rakyat, padahal mereka itu hanya untuk bela kelompoknya saja", ujar TARDIP PANGGABEAN dengan tegas.

Terkait hal itu, penolakan dari Partai tertentu di Kota Depok terhadap kenaikan BBM diduga hanya menjadi upaya politisasi seolah - olah mereka pro terhadap rakyat. Padahal selama ini rakyat juga sudah susah, sementara program program yang di turunkan juga belum menyentuh seluruh lini masyarakat, hanya beberapa kelompok saja.

"Nuansa politisasi juga terlihat jelas dari spanduk-spanduk yang dipasang oleh partai tertentu di beberapa ruas jalanan Kota Depok yang menolak kenaikan BBM dimasyarakat, namun sendirinya belum baik dalam mengatur pemerintahan agar masyarakat terbebas dari kesusahannya," tandas Aktifis Kota Depok yang namanya tidak mau dikorankan ke Tim Jaringan Berita Kota Depok (JBKD). 

Seringkali partai atau tokoh politik, lanjutnya, hanya melakukan retorika di jalanan melalui spanduk maupun orasi secara langsung tanpa ada upaya yang real untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan, sehingga hanya menambah beban masyarakat saja.

"Sudah cukup masyarakat kesusahan perekonomiannya, jangan dipolitisasi lagi. Lebih baik pemerintah daerah Kota Depok melakukan Langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam membantu masyarakat jangan malah mencari popularitas dan elektabilitas dengan menghambur-hamburkan uang untuk mencetak spanduk," pungkasnya. 

(Larry/Tuti/Ray CEC)