BLACKPOST | DEPOK | Pengukuhan Ketua dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) secara serentak se kota depok tahun 2023. Bertempat di alun-alun Kota Depok, rabu (04/01)
Dalam pengukuhan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara serentak se-Kota Depok tersebut Walikota Depok Mohammad Idris dalam sambutannya sebut LPM bukan lembaga pemerasan masyarakat.
“LPM bukan lembaga pemerasan masyarakat,” ujarnya.
Mohammad Idris menerangkan bahwa ketua LPM terpilih harus memahami kembali program-program dari pemerintah kota. LPM merupakan mitra terdepan pemerintah dalam pembangunan, sehingga dibutuhkan dedikasi yang sangat luar biasa.
“Ini sebuah komitmen secara bersama-sama dengan mewujudkan Kota Depok yang maju, sejahtera dan berbudaya,” terangnya.
Terkait penyataan sambutan Walikota Depok Mohammad Idris sebut LPM bukan lembaga pemerasan masyarakat. Tokoh masyarakat depok yang juga praktisi hukum Rudi HM Samin, S.E, S.H. mengatakan walikota depok tidak peka dalam menyikapi pungutan liar yang terjadi di proyek pembangunan kecamatan Beji yang dilakukan oleh pihak LPM kepada kontraktor.
"Walikota tdk peka dalam nenyikapi pembangunan kec beji yg di peras oleh Lpm pihak kontraktor dan jangan cuma bisa bicara Lpm bukan lembaga pemeras dan buktikan ucapan nya jangan asbun," ujar Rudi Samin kepada awak media saat wawancara.
Rudi menjelaskan bahwa bukti sudah cukup jelas dengan adanya kwitansi sebesar 35 juta pada tahap pertama, seharusnya Ketua LPM Beji diberikan sikap tegas.
"Karena di beji sudah cukup jelas ada bukti kwitansi bahwa Lpm memeras pengusaha atau kontraktor 35 jt tahap pertama dan ambil sikap tegas dan jelas berhentikan LPM tersebut," tegasnya.
Rudi menambahkan agar walikota bersikap tegas sebagai pemimpin dan segera menginstruksikan pihak Kontraktor untuk melaporkan masalah ini ke Pihak aparat hukum. "Perintahkan kontraktor lapor ke polisi dan itu baru pemimpin tegas tdk klemar-klemer!,"tutupnya.
(Larry/BP)
0 Comments