Tidak Berprestasi, Hardiono Di Copot dan Sebaiknya Intropeksi

 


BLACKPOST | DEPOK | Secara mengejutkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Barat (Jabar), mengambil sejumlah langkah penting jelang  perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yaitu memberheNtikan Hardiono dari Kursi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Kota Depok. Hardiono.

Informasi pemberhentian Ketua DPD Nasdem Kota Depok ini, disampaikan oleh Achmad Chaerudin, selaku Wakil Ketua DPW, Bidang Hubungan Legislatif dan Koordinator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) 6, (Depok-Bekasi).




“Untuk Mem-Plt-kan Ketua DPD Nasdem Kota Depok, Pak Hardiono. Keputusan tersebut bukan berdasarkan like and dislike (suka atau tidak suka), tapi Kami punya Parameter yang terukur, yang namanya 8 (Delapan) Program Aksi Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Provinsi Jawa Barat,” Ungkap Dindin, sapaan akrab Achmad Chaerudin.

Program aksi DPW Nasdem Provinsi Jawa Barat tersebut, yakni penataan Struktur DPD, DPC, dan DPRt. Selanjutnya adalah berkaitan dengan e-KTA, yaitu sejauh mana mengumpulkan e-KTA, ujar Dindin

“Walaupun targetnya terpenuhi, ternyata pendistribusiannya belum merata. Jadi hanya merekrut Anggota di Laptop saja, belum ada pencetakan, pendistribusian, dan lainnya,” jelas Dindin.

Dari sisi Kepengurusan, katanya lagi, dilihat dari Berita Acara hasil Rapat, dari 36 (Tiga Puluh Enam) Pengurus, yang hadir hanya 3, 4, atau 5 Orang dalam setiap Rapat, yang a,rtinya, DPD Partai Nasdem Kota Depok, dalam kondisi tidak sehat, terang Dindin

“Dari 36 Pengurus, kalau setengahnya, atau 70% (Persen), masih dapat di tolenrasi, tetapi jika hanya 5 (Lima) Orang saja, sudah dapat di kategorikan tidak sehat, ini kan repot.
Dewan Pimpinan Cabang di 11 (Sebelas) Kecamatan, Pengurus yang aktif hanya  4 (Empat) atau 5 (Lima) Orang. Yang lain sudah meninggalkan jabatannya. Apakah Mereka sudah tidaj mau aktif lagi,  atau tidak mau bekerjasama lagi dengan DPD", Tuturnya.

Selanjutnya, dalam hal Branding. Menurutnya, Partai Politik membutuhkan Branding ke Masyarakat melalui berbagai Alat Peraga seperti Bendera, Baliho, hingga Spanduk, karena itu mencirikan sebuah Partai yang sehat, tambah Dindin

“Ini kan tidak ada. Kedelapan Program Aksi DPW Nasdem Jawa Barat tidak bisa dijalankan oleh Hardiono, dan Kami sudah memberikan kesempatan kepada Beliau, Ayo Bangkit, Ayo Benahi, dan segala macam. Mungkin kapasitasnya dan kapabilitasnya terbata,s karena memang Kami tidak punya Anggota Dewan disana ,dan juga tidak mampu mengajak Orang untuk sama-sama mencapai tujuan bersama", jelas Dindin .   

DPW Nasdem Jawa Barat, juga melihat sosok Hardiono, beketja dengan solo karir. Padahal di Tahun Politik 2023 ini,  mesin politik sudah harus di panaskan, dan harus sudah siap, untuk pertarungan politik di tahun 2024. DPW tidak mau Depok di Pemilu 2024, tidak punya kursi lagi, baik di tingkat Kota, Provinsi, hingga RI, papar Dindin lagi.

“Saya kapasitasnya sebagai Koordinator Daerah Pemilihan (Kordapil),  yang tugasnya mendampingi Para DPD ini, untuk wilayah Jabar 6, yang  ditugaskan oleh Kang Saan (Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Saan Mustofa).

Berdasarkan hasil Rapat Pleno DPW untuk menyampaikan ke DPD Depok, untuk segera di Eksekusi, walaupun secara Informal l, karena SK-nya belum turun, tetapi secara de facto, Selasa (10/1/2023), disampaikan secara informal, walaupun secara resminya dalam bentuk SK, mohon maaf Pak Hardiono bukan ketua (DPD Nasdem Kota Depok) lagi", Paparnya.

“Sebelumnya, pada Senin (9/1/2023) malam, Saya datang ke DPD Partai Nasdem Kota Depo,  untuk melakukan verifikasi melihat kondisi seperti apa. Memang dihadiri Pengurus DPD Nasdem Kota Depok. Namun, dari 36 Pengurus, dihadiri hanya 3 Orang. Yang banyak Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), dan itu tidak masuk dalam Struktur Kepengurusan, dan bukan yang akan di Verifikasi, tidak ada Perlengkapan Administrasi yang baik, gimana orang mau bekerja. Wifi juga tidak ada",  Katanya.

Setelah penyampaian Informasi tersebut, katanya lagi, nanti akan di tunjuk Pejabat
Ketua DPD Nasdem Kota Depok, dari unsur DPW.

“Secara de facto, Beliau bukan Ketua lagi, dan secara de jure, nanti Kami akan terbitkan SK pemberhentian Beliau, dan Pengangkatan Plt, dari unsur DPW Nasdem Jawa Barat.

Selain di Depok, pemberhentian Ketua DPD juga dilakukan di Tasikmalaya dan Ciamis. Ketiga Ketua DPD ini di Demisionerkan dan di Caretakerkan.
Plt nantinya, jika SK sudah terbit bertugas untuk menyusun kembali kepengurusan yang betul-betul siap untuk bertempur di Pemilu 2024.

“Hari Jumat (13/1/2023), Saya akan Rapat untuk melaporkan potret kunjungan DPD di Forum Pleno, Kordapil melaporkan hasil pengamatan ke Ketua. Kita menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Hardiono selama ini, namun sangat menyesal, Kami tidak bisa bekerjasama kembali", Katanya.

Dindin menjelaskan, bahwa Hardiono hanya di berhentikan dari posisi sebagai Ketua, bukan sebagai Kader, dan jika berkenan tetap bergabung dengan Nasdem, akan di tempatkan di Dewan Pertimbangan, atau Pakar sesuai keahlian yang dimilikinya, urai Dindin.

“Mudah-mudahan di Depok memahami sikap DPW, karena Kita tidak mau main-main, dan target cukup tinggi, jadi harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kapabel",  Ujar Dindin

Dikatakannya, setelah disampaikan informasi pemberhentian, Hardiono memang menyampaikan penolakan, dan itu di nilai sebagai hal yang biasa.
Alasan penolakannya adalah kerja belum selesai, dan masih berusaha mengkonsolidasikan Partai, dan merasa tidak di hargai oleh DPW.

“Sebenarnya kalau memang berprestasi dan mencapai apa yang diharapkan, tidak mungkin dihentikan. Ada Ukuran-ukuran pemberhentian, sebaiknya Intropeksi, dan jika menyampaikan penolakan, Partai punya aturan main tersendiri. Keputusannya sudah Final dan Binding, dan kalau mau menolak dari mana? Kita tidak mengenal Musyawarah, Ketua bukan dari hasil Musyawarah, tapi Penunjukkan, atau SK dari DPP",  Pungkasnya.(*) 

Post a Comment

0 Comments