BLACKPOST | DEPOK | Bertempat di Graha Harapan Masyarakat Brataseni, Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok, Rayakan Hari Ulang Tahun DKR Ke 15 tahun 2023, demikian siaran pers melalui rilis yang dibagikan oleh Roy Pangharapan Ketua DKR Kota Depok, Minggu (12/03).
Mengangkat tema rakyat berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan Pendidikan, HUT DKR dirayakan secara sederhana.
"Sebetulnya apa yang diminta oleh DKR sangatlah konstitusional, Jaminan sosial yang didalamnya adalah kesehatan dan pendidikan, bisa di baca di UUD 1945, pasal 28," kata Roy Pangharapan.
Dalam konteks kota Depok, DKR sangatlah berharap agar kesehatan dan pendidikan gratis berkualitas bisa segera diwujudkan, jangan lagi ada pungutan apapun.
"Gratis ya gratis, tanpa embel embel apapun," tegas Roy Pangharapan.
Masih adanya pungutan di puskesmas menjadi PR (pekerjaaan rumah) besar pemerintah Kota Depok karena belum seluruh masyarakat khususnya yang miskin dan tidak mampu mendapatkan memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Masih adanya pungutan di puskesmas dan tidak semua obat dijamin oleh KIS.
"Kami menuntut agar stop pungutan di puskesmas dan kembalikan BPJS KESEHATAN ke tangan pemerintah yaitu Kemenkes RI," katanya.
Sementara itu juga, beban biaya pendidikan yang sangat memberatkan orang tua adalah, piknik, perpisahan, seragam dan lain-lain yang sudah sering diungkapkan oleh DKR.
"Sebetulnya ini soal Political Will dari pemerintah kota Depok yang gak ada," terang Roy Pangharapan.
HUT DKR diadakan di Graha Harmas BRATASENI Beji Kota Depok. Ada beberapa acara pada kegiatan tersebut diantaranya, santunan Yatim sebanyak 60 orang, pentas seni dan testimoni.
Tampak beberapa perwakilan dinas dan lembaga hadir juga rekan ormas dan LSM sebagai tamu istimewa DKR. Terlihat Dr. Yuliandi, M.Kes mewakilli Dinas Kesehatan Kota Depok, Nuriana H. dari RSUD Anugerah Sehat Afiat Depok, Agung Bintoro dari Dandim 0508 Depok dan Ade Suhendri Kepala seksi RSUD KISA kota Depok.
"Ya kami undang para mitra strategis DKR, dalam usahan membantu masyarakat dari unsur Forkopimda, para dinas terkait hingga pimpinan Ormas dan LSM kota Depok," pungkas Roy Pangharapan.
Sebelumnya DKR mengadakan kegiatan pada Sabtu (11/3) berupa santunan, jalan santai dan hiburan di halaman kantor DKR, yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Beji Kota Depok.
Dewan Penasehat di dalam organisasi Dewan Kesehatan Rakyat ( DKR ) Sekaligus Anggota DPRD Komisi D Kota Depok, Rudi Kurniawan.SE Tampak hadir dalam acara menyambut Dirgahayu HUT DKR ke -15 tahun. Dia mengatakan agar DKR dapat lebih Dewasa, dapat bersinergi dengan Pemerintah terutama dinas terkait, seperti dinas Kesehatan, dinas Pendidikan dan dinas Sosial.
Rudi sendiri berharap Pemerintah Kota Depok tidak alergi terhadap DKR, karena mereka ada untuk membantu jalannya pemerintahan Kota Depok dalam hal ini di bidang kesehatan.
Namun yang jadi Polemik adalah masalah Ijasah SMA/SMA terutama swasta, yang masih tertahan, karena ranahnya provinsi Jabar, begitu juga PPDB, yang menurut mereka yang berhak menegur mereka adalah Dewan Provinsi Jawa barat. "Posisi letak sekolah masih di wilayah Depok, tolong hargai kami anggota dewan komisi D, namun pada kenyataannya masih sulit dilapangan dan menjadi permasalahan," ujar Rudi.
"Mudah - mudahan mengenai Ijasah yang tertahan untuk tingkat SMA/SMK yang ada di Depok kedepan mudah-mudah kita bisa bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa-barat. Hal ini harus menjadi peduli dinas pendidikan provinsi Jawa barat untuk kota Depok dengan mengambil Contoh dinas pendidikan Bogor, bahwa ijasah SMA dan SMK sudah dapat teratasi," tutupnya. (LHPS/DKR/BP)
0 Comments