BLACKPOST | Pasca desentralisasi kekuasaan yang diimplementasikan dengan bergulirnya era otonomi daerah membuat jabatan kepala daerah menjadi sebuah peluang karir politik yang banyak diminati oleh semua kalangan.
Dalam sebuah proses suksesi sudah hampir dapat dipastikan bahwa metode “umbar janji” dan “beli suara” menjadi salah satu pilihan model kampanye yang banyak dilakukan oleh para kandidat calon pemimpin.
Publik menjadi obyek yang dapat digiring untuk menjadi konstituen kandidat tertentu dengan bermunculannya jargon dan visi serta misi yang ‘pro rakyat’.
Dari ‘bualan’ para calon pemimpin itu, rakyat kota ini seakan-akan dibius dengan asumsi bahwa kondisi masyarakat tak lama lagi bakal berubah drastis. Dari tak terpelajar menjadi terpelajar, dari miskin menjadi kaya, dan dari kesulitan mencari lapangan kerja menjadi tak sulit lagi memperoleh pekerjaan. Imej politik sebagai 'alat menipu' dan politisi sebagai 'penipu' sekarang mulai menjadi kenyataan.
Rakyat kini tidak lagi 'mengenal' partai politik dan tokoh politik. Semuanya dianggap sama, sama-sama 'pembeli'. Disitulah rakyat bisa 'berjualan'. 'Menjual' suara pada siapa saja yang berhasrat 'membeli'. Inilah negatifitas lokal yang selama ini tertutupi retorika kearifan tampil secara telanjang. Pola ini merasuk ke dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bertabur uang, ini tergambar jelas dari pemberitaan di media lokal yang terang - terangan
mengasumsikan bahwa kekuatan ‘uang’ menjadi modal utama untuk tampil di gelanggang politik lokal, jual-beli suara menjadi salah satu strategi untuk memperoleh (membeli) suara publik.
Proses pembelajaran politik publik semacam ini apakah masih dapat dikategorikan pembelajaran? bukankah kondisi ini sebenarnya adalah sebuah proses pembodohan politik publik? kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada upaya merubah paradigma ini akan memicu “bom waktu skeptisme publik’ yang alih-alih menegakkan pilar-pilar demokrasi justru akan menghancurkan legitimasi kepemimpinan daerah dan kembalinya kita kepada hukum purba, yaitu otoritarian yang sangat kita tidak harapkan bakal muncul kembali.
Para elitis dan pemain politik praktis sudah sepatutnya bersama-sama merubah pola ini ke koridor pembelajaran politik publik yang sebenarnya, yang lebih bertanggungjawab, aturan main dan koridor yang sudah disepakati bersama harus diimplementasikan dengan komitmen kuat dalam pelaksanaannya.
Jadilah calon-calon pemimpin daerah yang tidak hanya pandai mengumbar janji dan ‘keleleran’ dalam melaksanakan roda pemerintahan pada masa kepemimpinannya, masyarakat sudah muak dengan bualan calon pemimpin !
Selamat memilih saudaraku. Semoga kita tetap patuh dengan hati kecil, tempat baik dan buruk tersaring secara jernih. (red/Op/BP)
Wasalam,
Yudi Herawan
0 Comments