BLACKPOST | JAKARTA | Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta menggelar aksi solidaritas dan pernyataan sikap terhadap 17+8 tuntutan rakyat di halte kampus IISIP. Senin (8/9/2025)
Ketua Himapol IISIP Jakarta Alfi Abusar mengatakan pemerintah harus jeli melihat kondisi sosial politik yang terjadi saat ini dan cepat mengambil tindakan responsif terhadap tuntutan rakyat.
"Seharusnya DPR sebagai perwakilan masyarakat lebih tau kondisi yang dihadapi oleh masyarakat seperti hal Pajak yang dibuat oleh pemerintah tidak dijadikan sebagai nilai untuk menyusahkan masyarakat." Ujarnya.
Selanjutnya Ia juga meminta kepada DPR untuk dapat memberikan respon terhadap 17+8 tuntutan rakyat agar dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran.
"Pemerintah harus memberikan keadilan kepada korban Ojek online yang dilindas oleh mobil brimob, pelaku harus dihukum sesuai dengan perundangan yang berlaku! Segera bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan sejak tertanggal 25 Agustus 2025." Tegasnya.
Menurut Alfi para pelaku pelanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat terhadap massa aksi dalam penyampaian aspirasi harus diberi hukuman. "Kebebasan penyampaikan aspirasi sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum." Tutupnya. (lhps/BP)
0 Comments