Sangat kontras antara politik kekuasaan Soeharto dan politik pembebasan Gus Dur, di mana Gus Dur berusaha meluruskan kembali arah bangsa ke khittah Pancasila.
Pancasila bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai falsafah kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan.
Dari politisasi kekuasaan Soeharto ke jalan lurus Gus Dur mengembalikan Pancasila ke khotbahnya.
Ketika Soeharto berkuasa, Pancasila bukan lagi menjadi nilai pemersatu bangsa, melainkan alat legitimasi kekuasaan. Ia menjadikan Pancasila sebagai “ideologi tunggal”, bukan untuk memperkuat rakyat, tetapi untuk menundukkan pikiran dan kebebasan rakyat.
Selama lebih dari tiga dasawarsa, tafsir tunggal Pancasila digunakan untuk membungkam kritik, melumpuhkan oposisi, dan melanggengkan kekuasaan. Pancasila yang seharusnya menjadi ruh religius, kemanusiaan, dan keadilan, berubah menjadi senjata politil pragmatis yang dingin dan menakutkan.
1. Soeharto dan Politisasi Pancasila
Di bawah Orde Baru, negara menjadi mesin yang mengatur hampir semua aspek kehidupan: ekonomi, budaya, pendidikan, bahkan agama. Pancasila dijadikan tameng untuk melabeli siapa yang “setia pada negara” dan siapa yang “anti-Pancasila.”
Siapa pun yang berbeda pendapat, mengkritik kebijakan, atau memperjuangkan keadilan sosial sering dituduh “anti-Pancasila” atau “mengganggu stabilitas nasional.”
Melalui berbagai lembaga seperti BP7 dan program indoktrinasi P4, Pancasila dipersempit maknanya menjadi alat kontrol, bukan alat pembebasan.
Dan dalam iklim politik yang represif itu, suara rakyat kehilangan maknanya; demokrasi berubah menjadi formalitas, dan kemanusiaan menjadi korban.
2. Lahirnya Suara Pembebasan: Gus Dur dan Khittah Pancasila
Di tengah kegelapan politik itu, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) muncul sebagai suara yang jernih dan berani. Ia memahami bahwa penindasan yang terjadi bukan karena Pancasila salah, melainkan karena Pancasila telah dipelintir oleh kekuasaan.
Ketika Soeharto menjadikan Pancasila sebagai alat ideologi tertutup, Gus Dur mengembalikannya sebagai falsafah terbuka sebuah pandangan hidup yang menuntun, bukan memaksa; yang memerdekakan, bukan menundukkan.
Gus Dur menegaskan:
“Pancasila bukan alat kekuasaan, tetapi jembatan nilai untuk keadilan dan kemanusiaan.”
Baginya, agama dan Pancasila tidak boleh menjadi instrumen politik, melainkan harus berdiri sebagai sumber moral dan etika sosial yang menjaga kemanusiaan dan keragaman bangsa.
3. Gus Dur Meluruskan Jalan: Islam yang Membebaskan, Bukan Menindas
Ketika banyak tokoh keagamaan diam atau justru mendekat ke penguasa, Gus Dur memilih jalan berbeda. Ia membela mereka yang tertindas buruh, minoritas, etnis Tionghoa, dan kelompok agama non-Muslim karena ia yakin, agama sejati tidak berpihak pada kekuasaan, tetapi pada kemanusiaan.
Di bawah kepemimpinannya, Nahdlatul Ulama (NU) kembali ke khittah 1926, menjauh dari politik praktis.
Itu bukan berarti menjauh dari perjuangan rakyat, tetapi agar agama tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan.
Dengan khittah itu, Gus Dur ingin menunjukkan bahwa Islam tidak harus identik dengan partai politik; Pancasila bukan ideologi negara yang sekuler, tapi falsafah hidup yang menghargai iman dan kebebasan; Politik harus berpihak pada keadilan sosial, bukan pada penguasa.
4. Melawan Penindasan Politik dengan Etika Kemanusiaan
Gus Dur menolak keras cara Soeharto menggunakan Pancasila untuk membungkam rakyat. Ia mengingatkan bahwa Pancasila bukan milik penguasa, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia dari petani, nelayan, hingga santri.
Ia berkata “Kalau Pancasila digunakan untuk menindas, maka ia sudah keluar dari maknanya sendiri.”
Gus Dur menghidupkan kembali semangat “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bukan sebagai retorika, tetapi sebagai tindakan nyata.. Ia membuka ruang dialog antaragama, membela hak minoritas, menolak kekerasan, dan memperjuangkan kebebasan berpikir.
Dengan itu, ia mengembalikan politik ke akar moralnya: kemanusiaan dan keadilan.
5. Dari Pancasila Kekuasaan ke Pancasila Kemanusiaan
Perbedaan paling mendasar antara Soeharto dan Gus Dur terletak pada cara mereka memaknai Pancasila:
Soeharto
Pancasila sebagai alat kekuasaan
Menundukkan rakyat demi stabilitas
Anti kritik dan anti perbedaan
Menyatukan rakyat lewat indoktrinasi
Mengatasnamakan Islam Pancasilais
Gus Dur
Pancasila sebagai falsafah kebangsaan
Mengangkat martabat rakyat demi kemanusiaan
Merayakan perbedaan sebagai kekayaan bangsa
Menyatukan rakyat lewat kebebasan berpikir
Mengamalkan Islam yang membebaskan dan menghormati Pancasila
Gus Dur menyadarkan bangsa bahwa Pancasila tidak perlu ditakuti, tetapi dipahami. Ia mengajarkan bahwa Pancasila bukan monopoli pemerintah, tapi komitmen moral bersama untuk menjadikan Indonesia rumah bagi semua.
6. Pancasila Kembali ke Ruhnya
Lewat perjuangan Gus Dur, Pancasila kembali bernapas sebagai falsafah kemanusiaan dan kebangsaan. Nilai Ketuhanan tidak lagi dijadikan alat kontrol, tapi sumber inspirasi moral.
Nilai kemanusiaan tidak lagi dikorbankan untuk stabilitas, tapi dijadikan dasar kebijakan publik.
Nilai kerakyatan tidak lagi dipasung oleh kekuasaan, tapi dibuka lewat partisipasi rakyat.
Dengan ketulusan dan keberaniannya, Gus Dur membalik arah sejarah: dari politik penindasan menuju politik pembebasan, dari Pancasila sebagai tameng menuju Pancasila sebagai cermin hati nurani bangsa.
7. Penutup: Jalan Lurus Gus Dur
Jika Soeharto mewariskan Pancasila yang dipolitisasi, maka Gus Dur mewariskan Pancasila yang dimanusiakan. Ia mengajarkan bahwa:
“Negara yang besar bukan karena kekuasaan, tapi karena keadilannya.” “Dan keadilan hanya lahir bila Pancasila dipahami sebagai jalan moral, bukan alat politik.”
Gus Dur meluruskan kembali arah bangsa agar politik tidak lagi menjadi alat penindasan, melainkan sarana memperjuangkan kemanusiaan.
Ia tidak menolak Pancasila bia mengembalikannya ke khittahnya: sebagai falsafah hidup bangsa, pedoman etika, dan pondasi kemerdekaan sejati.
Penulis: Mohamad Fuad
0 Comments